Sumselkite.my.id, Lubuklinggau – Dinamika pembangunan infrastruktur di Lubuklinggau kembali menuai sorotan publik. Forum Pemuda Linggau secara tegas menyampaikan keprihatinan atas sejumlah proyek pembangunan yang dinilai tidak sebanding antara besaran anggaran dengan kualitas hasil pekerjaan di lapangan.
Ketua Forum Pemuda Linggau, Efran Ronaldi, menyatakan bahwa pola pembangunan yang terjadi saat ini menunjukkan indikasi lemahnya fungsi pengawasan teknis dan minimnya kontrol mutu oleh dinas terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
“Setiap tahun anggaran pembangunan infrastruktur di Kota Lubuklinggau terus meningkat. Namun secara empiris, kita menyaksikan banyak proyek yang kualitasnya diragukan. Secara akademik, ini menunjukkan adanya persoalan serius pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan,” tegas Efran.
Salah satu contoh yang paling nyata adalah robohnya Gapura Kenanga II akibat disenggol truk bermuatan kerupuk. Secara teknis, insiden tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah konstruksi gapura tersebut telah memenuhi standar kekuatan struktur dan beban lateral sebagaimana mestinya? Infrastruktur publik seharusnya dirancang dengan mempertimbangkan faktor risiko di lapangan, bukan sekadar estetika.
Selain itu, beberapa proyek strategis yang saat ini sedang berjalan juga menjadi perhatian serius, antara lain:
* Pembangunan Gapura Perbatasan Lubuklinggau – Provinsi Bengkulu di Watas
* Pembangunan Gapura Perbatasan Lubuklinggau – Musirawas di Durian Rampak
* Pembangunan Jembatan Air Malus
* Pembangunan Gedung Badminton
* Revitalisasi Taman Kurma
Forum Pemuda Linggau menilai bahwa proyek-proyek tersebut menyerap anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam tata kelola pembangunan.
“Pembangunan bukan hanya soal membangun fisik, tetapi membangun kepercayaan publik. Jika proyek dengan anggaran besar menghasilkan kualitas yang lemah, maka yang runtuh bukan hanya bangunan, tetapi juga legitimasi pemerintah,” lanjut Efran.
Secara konseptual, Efran menekankan bahwa lemahnya pengawasan dapat mengindikasikan tiga kemungkinan: pertama, perencanaan teknis yang tidak matang; kedua, pengawasan yang tidak optimal; atau ketiga, adanya kelalaian dalam pelaksanaan kontrak kerja. Ketiganya merupakan persoalan serius dalam manajemen pembangunan daerah.
Forum Pemuda Linggau mendesak:
1. Audit teknis independen terhadap proyek-proyek yang telah dan sedang berjalan.
2. Transparansi dokumen perencanaan dan RAB kepada publik.
3. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PUPR dan Perkim.
4. Penguatan fungsi pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah potensi kerugian daerah.
“Kami tidak anti pembangunan. Justru kami mendukung pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Namun jika pola ini terus dibiarkan, maka yang terjadi adalah pemborosan anggaran publik,” tegasnya.
Forum Pemuda Linggau memastikan akan terus mengawal setiap proses pembangunan di Kota Lubuklinggau sebagai bagian dari kontrol sosial masyarakat sipil demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
